pidato politik sebagai fundamental kepartaian

A.    PIDATO POLITIK SEBAGAI FUNDAMEN KEPARTAIAN

Bung Karno saat berpidato

Politik bersal dari kata polis yang berarti kesatuan teritorial yang di dalamnya terdapat gagasan tentang hidup bersama. Sebuah masyarakat baaru bisa disebut politis apabila memiliki cita-cita dan ideologi. Tanpa keduanya,masyarakat hanyalah sekelompok manusia yang menjalankan hidup sebagaimana biasa. Masyarakat tanpa harapan dan cita-cita adalah masyarakat yang mengalami defisit ideologi. Defisit ideologi membuat anggota masayarakat menjadi apa yang disebut nietzsche/penganut budak moral. Penganut budak moral disini adalah sederet manusia yang berpikir,merasa,dan bertindak seragam dan terhanyut dalam logika awam. Banyak pelatuk sejarah  yang tidak banyak menaruh perhatian terhadap pidato politik sebagai cikal bakal sbuah organisasi politik. Presiden soekarno mengatakan bahwa hidup bersama adalah hidup yang disusupi oleh nilai-nilai kolektif seperi kesetiakawanan,toleransi atau solidaritas. Soekarno memaknai hidup bersama dalam bangsa indonesia sebagai gotong royong adalah inti yang mendasari prinsip-prinsip pokok lainnya sperti sosio-nasionalisme,sosio-demokrasi,dan ketuhanan. Nasionalisme di indonesia bukan nasionalisme sempit,melainkan nasionalisme yang toleran terhadap kemanusiaan. Demokrasi kita bukan demokrasi liberal yang mengedepankan persaingan bebas. Demokrasi yang bermuara pada keadilan sosial bukan kemakmuran segelintir orang karena modal ekonomi. Fundamen polotik yang kemudian mengikat indonesia sebagagai sebuah bangsa lahir dalam sebuah pidato polotik. Pidato politik di sini bukan sekedar deretan reterotika,melainkan sebuah perbuatan. Pidato adalah tindak ujaran peformatis,bukan konsatantif. Artinya pidato bukan sekadar artikulasi tentang kenyataan objektif,melainkan komando untuk mengubah keadaan secara fundamental. Pidato yang sempuran sangat jarang ditemukan. Pidato pun menjadi semata laporan teknis menganai kehidupan sosial dan realita yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Kelankaan pidto politik yang visioner menggambarkan betapa pragmatisme sudah sedemikian jauh menggeser ideologi. Di tengah kelangkaan pidato ppolitik yang visioner dan impresif,megawati selaku ketua umum PDI-P memecah kesunyian politik republik ini lewat pidatonya seperti yang dilakukan sang ayah,soekarno,megawati pun ingin mengubah keadaan bangsa yang ter sandera oleh pragmatisme dan merupakan ideologi. Melalui pidatonya,ia memerintahkan seluruh kader partai untuk kembali ke jati dirinya sebagai partai ideologis. Partai yang berpikir dalam jangka panjang untuk kepentingan bangsa,bukan sekedar mengejar kekuasaan yang fana. Terdapat beberapa fundamen fundamen penting dalam politik,diantaranya:

·      Fundamen pertama adalah politik sebagai aksi bukan ideologis. Hal ini berarti bahwa politik bukan semata-mata mengejar posisi-posisi penting di publik, melainkan suatu upaya untuk membangun sebuah peradaban yang demokratis. Politik juga bukan sekedar karya yang dipertuturkan sebagai komoditas. Politik adalh aksi kolektif untuk kemaslahatan publik. Poltik sepenuhnya adalah seni untuk mewujudkan replubika atau urusan bersama yang lebih permanen,perilaku politik yang berpikir tentang diri dendiri perlu digeser oleh perilaku politik ideologis yang mengedepankan kolektivitas dan keutamaan publik.

  

      Fundamen kedua adalah ideologi. Ideologi di sini bukan sekadar deretan retrorika untuk dihafalkan,melainkan sebuah gagasan yang perlu direalisasikan. Ideologi perlu dilihat sebagai gagasan yang berorientasi pada tindakan dan bukan semata-mata spekulasi metafisis. Ideologi tidak memiliki visi akan dianggap gagap dalam melahirkan militansi. Militansi sendiri dilahirkan oleh kejernihan dan keutaman sebuah visi ideologis. Ideologi harus mampu menjawab dua pertanyaan penting. Pertama,untuk apa sebuah perjuangan dilakukan. Kedua,mengapa perjuangan tersebut bernilai pada dirinya dan bukan demi sesuatu yang lain. Perbuatan nyata yang didasarkan pada ideologi yang jelas juga perlu ditimpali oleh pendidikan politik.

·         Fundamen ketiga adalah musyawarah untuk mufakat. Musyawarah dalah demokrasi asli indonesia sebagai respon terhadap penolakan terhadap demokrasi liberal yang bersifat individualistik. Musyawarah untuk mufakat bekerja dengan logika rekolektivitas demokrasi. Musyawarah untuk mufakat adlah demokrasi berkeadilan sosial. Demokrasi yang bukan sekadar mengedepankan persamaan kesempatan,melainkan juga kemampuan. Kultur politik musyawarah untuk mufakat sesungguhnya adalah proyek sosialisme. Disebut demikian karena budaya permusyawaratan mencegah urusan pribadi atau kelompok menyelinap ke publik dan menguasainya. Aksi parksis adalah sebuah jenis tindakan yang paling tinggi. Jenis tindakan sperti ini ditemukan dalam ruang publik tempat orang berkomunikasi satu sama lain.

Konstitusi kita sesungguhnya sudah mengunci rapat-rapat prinsip-prinsip pokok yang mengatur bagaimana politik dijalankan. Terdapat tiga prinsip yang menjadi pesan utama kontitusi,yakni unitarisme,demmokrasi,dan sosialisme.

Unitarisme diturunkan dari kalimat pembukaan UUD’45 yang berbunyi,”melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah bangsa indonesia”. Unitarisme adalah prinsip yang menuntut politik dijalankan dengan mengedepankan kepentingan bangsa dan bukan kepentingan kelompok ayau golongan.

Demokrasi dituturkan dari kalimat pembukaan UUD’45 yang berbunyi,”kerakyatan yang oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratn perwakilan”. Politik berdasakan prinsip tersebut,harus dijalankan dalam bingkai musyawarah dan mufakat.

Sosialisme diturunkan dari dua kalimat dalam pembukaan UUD’45. Kalimat pertama berbunyi,”memajukan kesejahteraan umum”. Sedangkan kalimat kedua,”keadilan bagi seluruh rakyat indonesia”. Dalam hal ini politik sepenuhnya diabdikan pada kesejahteraan umum dan keadilan sosial. Tujuan politik dalam hal ini adalah mencari jalan keluar bersama guna menciptakan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan sosial.

·         Fundamen keempat adalah manjemen keparataian yang berbasis ideologi. Agar partai mampu mengembangkan instrumen untuk mengukur kinerja ideologis kader. Partai ideologis perlu memiliki instrumen organisasi untuk meningkatkan dan memberi sangsi terhadap kader-kader yang melakukan pelanggaran. Di samping manajemen yang bersifat kuratif,manajemen preventif juga harus dikembangkan.

·         Fundamen kelima adalah pendidikan politik. Pendidikan politik sepenuhnya diarahkan untuk memperkuat paritsipasi rakyat. Rakyat sebagai pemegang kedaluatan,sudah lama terabaikan hak nya dalam penyampaian di bidang politik. Untuk mengatasi semua itu,partai mau tudak mau harus menjalankan fungsinya sebagai sekolah politik bagi rakyat. Karena demokrasi sendiri adalah segala sesuatu yang berasal dari rakyat dan menghasilkan sesuatu untuk rakyat itu sendiri. Pendidikan politik adalah mekanisme guna memastikan distribusi sensibilitas juga mengakomodasi mereka yang selama ini tidak terlihat di ruang publik. Hanya melalui pendidikan politik yang terncana,sistematis dan berbasis pada ideologi kerakyatan yang mampu mengubah kondisi tersebut.

B.     MEGAWATI SOEKARNO PUTRI:MENEMUKAN KEMBALI DEMOKRASI INDONESIA

Pidato politik memang tidak hanya menginpirasi dan memberikan pemahaman pada konteks masa itu. Di sana juga diungkapkan kekuatan sekaligus kelemahan orang yang menyampaikannya. Secara kmpeherensif ia dapat memberikan penjelasan mengapa pidato ini penting dan bagaimana situasi yang melahirkannya. Dalam materi historisnya juga menawarkan sekaligus mempertahankan beberapa gagasan kuat sebagai konsep alternatif yang terus ada dalam upaya pendefinisian. Gagasan untuk mempertanyakan kembali tentang demokrasi indonesia tentulah bukan berpijak pada

Ruang kosong yang bekerja secara matafisis ataupun mekanis. Dalam soal ini,indonesia belum banyak berubah. Kebutuhgan akan politik yang lebih beretika,beradab dan santun dalam praktiknya melalui fasilitas/saran demokrasi yang tersedia untuk mewujudkannya menjadi sebuah keniscayaan. Oleh karean itu pidato politik yang menawarkan gagasan demokrasi liberatif mendapat ruangnya. Selama ini demokrasi kerap diterangi sebatas saran atau fasilitas dalam kebebasan. Singkatnya demokrasi adalah kebebasan individu. Denokrasi deliberatif merupakan sebuah bentuk demokrasi yang menempatkan negara dan masyarakat sebagai subjek,bukan sebagai objek. Parisipasi dalam demokrasi deliberatif ditandai adanya argumen yang jelas,debat yang reflektif,dan hasil atau keputusan ditentukan oleh argumen,bukan status. Secara singkat,dapat dikatakan bahwa dalam demokrasi deliberatif terkandung tiga prinsip utama.

1.      Prinsip deliberasi,artinya sebelum mengambil keputusan perlu melakukan pertimbangan-pertimbangan yang mendalam

2.      Prinsip reasonable,artinya dalam melakukan pertimbangan bersama,pertimbangan tersebut mampu dipertanggungjawabkan secara rasional.

3.      Prinsip kebebasan dan kesetaraan kedudukan,artinya semua pihak yang terkait memiliki peluang yang sama dalam menyampaikan pikiran-pikiran terkait.

Dalam konteks di indonesia,gagasan ini penting untuk diwacanakan secara terus menerus. Konstitusi negara indonesia menyatakan bahwa setiap orang mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum. Demokrasi deliberatif diperlukan untuk menyatukan berbagai kepentingan yang timbul dalam masyarakat indonesia yang heterogen,maka dari itu setiap kebijakan publik hendaknya lahir dari musyawarah,bukan merupakan hasil dari paksaan. Deliberasi dilakukan untuk mencapai resolusi atas terjadinya konflik kepentingan.

Mengembalikan kembali demokrasi indonesia seperti yang tercemin dalam pancasila dan UUD bukanlah perkara mudah,apalagi di tengan pragmatisme yang demikian kuat di tengah publik kita.perjuangan tidak akan pernah mencapai terminalnya hanya dengan reterotika. Pidato politik yang memukau,memang mengundan keingintahuan yang kuat terhadap implementasi di lapangan kelak. Demokrasi memang menjadi ruang untuk menampung konflik-konflik berbagai klaim terhadapnya dalam masyarakat.

C.     DISIPLIN IDEOLOGIS di GARIS MARHAEN

Disiplin ideologis merupakan fondasi utama suatu partai. Suatu partai seharusnya berdiri berlandaskan seprangkat kepercayaan,ide,sikap,dan keyakinan yang menyediakan skema konseptual sebagai panduan aksi dan praktis politik bersama. Ideologi merupakan simpul identitas kolektif yang mentransformasikan kepentingan-kepentingan perseorangan ke dalam kepentingan dan perjuangan bersama. Perubahan srtuktur sosiak menjadi faktor utamanya. Penggelembungan jumlah masyrakat kelas menengah,mengikuti keberhasilan industrialisasi dan rezim negara kesejahteraan menimbulkan apa yang disebut dengan berakhirnya ideologi. Menilik ke dalam,kelemahan mendasar tampak dalm usaha merumuskan dan mengembangkan ideologi,memobilisasikan dan mengola sumber daya,mempraktikan kepemimpinan. Keluar,parpol juga gagal menjalankan fungsi utamanya yaitu, mengagresikan pemikiran rakyat. Dengan performa parpol seprti itu,keprcayaan rakyat terhadap partai terus merosot. Krisis ekonomi memiliki peran yang besar terhadap krisis demokrasi. Demokrasi menjadi mimpi apabila di satu sisi masyarakat dalam negeri tersebut mengalami pemiskinan pendidikan dan penindasan ekonomi. Akibatnya,intitusi demokrasi seperti konstitusi mudah jatuh ke tangan manipulasi yang digerakkan oleh segelintir pemilik modal.

Krisis ekonomi dan demokrasi saat ini pada akarnya merupakan konsekuensi dari apa yang disebut supercapitalism. Supercapitalism adalah suatu konsep yang menggambarkan makin menguatnya kompetisi di dunia bisnis dalam memperebutkan konsumen. Hal ini kini telah merambah di bidang politik. Di saat kapitalisme memperluas jaringannya,demokrasi yang semestinya menjamin distribusi harta itu tersendat. Semakin kapitalisme menguat,semakin ketidakadilan merebak. Oleh karena itu,wajar apabila para pendiri bangsa benar-benar menekankan keberlangsungan demokrasi ekonomi bersamaan dengan demokrasi politik. Ketimpangan antara demokrasi politik dan demokrasi ekonomi,yang menjadi kualitas bagi penaklikan demokrasi oleh kapitalisme,diperparah oleh ketimpangan dalam reasi global. Masalah yang langsung berhubungan dengan hal ini adalah kemandekan pengakkan hak-hak ekonomi. Pada level nasional,efek superkapitalisme yang ditengarai dapat melumpuhkan kehidupan demokrasi di tanah air.

Di seluruh dunia ,politik identitas yang mengukuhkan perbedaan ini mengalami gelombang pasang. Di indonesia sendiri,pergeseran dari rezim otoritan menuju demokrasi membawa kabar baik dalam pemulihan kebebasan ber-ekspresi dan berasosiasi. Dalam hal ini politik identitas senantiasa merupakan politik penciptaan perbedaan. Usaha menghadapi tantangan kapitalisme internasional ,invasi modal atas demokrasi,serta menguatnya pragmatisme dalam politik yang bersahutan dengan gelombang pasang politik identitas jelas tidak bisa diatasi oleh sekedar penjlimetan prosedur demokrasi. Dalam gelombang pasan pragmatisme,menumbuhkan disiplin kepartaian dalam garis partai pelopor tentu bukanlah pekerjaan mudah. Dalam mengantisipasi kemungkinan menguatnya fundamentalisme,sila pertama menekankan prinsip ketuhanan yang berkebudayaan dan berkeadaban. Dalam mengantisipasi dampak-dampak destruktif dari globalisasi dan lokalisasi,dalam bentuk homogenisasi dan partikularisasi identitas,prinsip sosio-nasionalisme yang tertuang dalam sila kedua dan ketiga pancasila telah memberikan jawaban,yaitu prinsip sosio-nasionalisme indonesia adalah kebangsaan yang mengatasi paham perseorangan dan golongan berdiri atas prinsip semua untuk semua.

Dalam mengatisipasi tirani ketidakadilan politik dan ekonomi,prinsip sosio-demokrasi uang tertuang dalam sila keempat dan kelima pancsila telah memberi jawaban. Menurut prinsip ini,demokrasi politik harus bersejalan dengan demokrasi ekonomi. Pada ranah politik,demokrasi yang dikembangkan dalah demokrasi permusyawaratan yang bersifat imparsial. Namun seiring berjalannya waktu,kekuatan visi ideologis itu perlu diuji dalam praksis.

image source from google